Dinas Provinsi

Jalan-Jembatan Halut Terdampak Banjir, Pemprov Terjunkan Tim

×

Jalan-Jembatan Halut Terdampak Banjir, Pemprov Terjunkan Tim

Sebarkan artikel ini
Plt. Kadis PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar bersama jajaran Balai Wilayah Sungai gelar pertemuan penanganan Jalan-Jembatan terdampak banjir Halmahera Utara, di Ternate, Kamis (8/1/2026).(Foto: RRI/KBRN)

Ternate – Hujan deras berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Maluku Utara sejak Selasa sore hingga Rabu, 7 Januari 2025, mengakibatkan peningkatan debit air secara signifikan. Kondisi tersebut memicu banjir dan longsor yang merendam permukiman warga serta merusak infrastruktur vital di sejumlah kabupaten/kota.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara melaporkan sedikitnya lima jembatan di Kabupaten Halmahera Utara terdampak, bahkan beberapa di antaranya terputus akibat gerusan dan luapan sungai.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengungkapkan sejumlah titik bencana yang menjadi prioritas penanganan. Lokasi tersebut meliputi Desa Darume dan Desa Kailupa dengan akses jalan tertutup longsor sepanjang sekitar 150 meter.

Kemudian, di Desa Posi-Posi dengan akses jalan tertutup akibat longsor, Desa Bobisingo yang terdampak banjir hingga oprit jembatan putus sepanjang 50 meter, Desa Tutumaloleo dengan kondisi jembatan putus akibat banjir, serta Desa Sayoang yang mengalami akses jalan terputus karena banjir.

“Saat ini tim sementara menuju ke lokasi terdampak untuk mengidentifikasi lebih lanjut tingkat kerusakannya,” ujar Risman saat dihubungi di Ternate, Kamis (8/1/2026).

Ia menjelaskan, untuk penanganan banjir di beberapa titik, pihaknya membutuhkan kolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS). Kerja sama tersebut difokuskan pada lokasi terdampak banjir di Desa Bobisingo, Desa Tutumaloleo, dan Desa Sayoang.

“Saran kami dari BWS, penanganan banjirnya dilakukan pada alur sungai, sementara pemerintah daerah menyiapkan akses jalannya,” kata Risman.

Sementara itu, untuk lokasi di Desa Darume, Desa Kailupa, dan Desa Posi-Posi yang terdampak longsor tebing dan bukan disebabkan oleh luapan sungai, penanganan disarankan dilakukan melalui mekanisme darurat menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT).

Risman menambahkan, pascabanjir, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda telah menginstruksikan Dinas PUPR untuk terus memantau dan mempercepat penanganan infrastruktur jalan dan jembatan yang terdampak bencana, guna memastikan konektivitas antarwilayah segera pulih dan aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *