Sofifi – Mengawali tahun baru kerja 2026, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda menegaskan komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada hasil. Hal itu disampaikan saat memimpin Apel Perdana ASN di halaman Kantor Gubernur Maluku Utara, Senin (5/1/2026).
Apel yang diikuti Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, hingga ribuan ASN tersebut menjadi momentum evaluasi kinerja sekaligus penegasan arah strategi kebijakan Pemprov Maluku Utara sepanjang tahun 2026.
Dalam arahannya, Gubernur Sherly mengapresiasi soliditas jajaran ASN sepanjang tahun 2025, terutama keberhasilan melakukan efisiensi anggaran hingga Rp145 miliar. Dana tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, serta memperkuat program pendidikan gratis melalui BOSDA dan mengirimkan uang komite ke SMA, SMK, dan SLB di seluruh Maluku Utara.
“Efisiensi memastikan penghematan, tetapi anggaran benar-benar kembali ke masyarakat,” kata Sherly.
Selain itu, ia juga menyoroti sederet capaian nasional yang berhasil diraih daerah, mulai dari penghargaan sektor ketenagakerjaan, pengusulan Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai Pahlawan Nasional, hingga masuknya Maluku Utara dalam lima besar nasional untuk program pemeriksaan kesehatan gratis dan prioritas Universal Health Coverage (UHC).
Namun, sorotan utama Gubernur mengingatkan pada penguatan integritas birokrasi. Ia menyebut capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang melonjak dari zona kuning ke zona hijau sebagai kemajuan signifikan, namun belum cukup.
“Kita naik dari skor 71 menjadi di atas 88 hingga 90. Tahun 2026 saya targetkan MCP Maluku Utara tembus 95,” ujarnya. Untuk itu, ia mencatat BKD mengawal pelaporan LHKPN, termasuk menuntaskan 443 ASN yang belum melapor sebelum batas waktu Maret 2026.
Di sisi lain, Gubernur Sherly juga menyinggung paradoks pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 9 persen tertinggi secara nasional namun belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, khususnya di kawasan industri, dinilai menjadi alarm bagi sektor pertanian dan perikanan.
“Delapan puluh persen penduduk kita adalah petani dan nelayan. Kalau mereka sejahtera, Maluku Utara pasti sejahtera,” katanya, seraya meminta OPD terkait menghadirkan output nyata, bukan sekadar program administratif.
Pada aspek manajemen SDM, Sherly memastikan proses mutasi, rotasi, dan promosi jabatan akan mulai dilakukan 7 Januari 2026 untuk 59 posisi strategis, berdasarkan hasil uji kompetensi melalui aplikasi SIMATA. Ia menegaskan, tidak ada toleransi terhadap praktik jual beli jabatan.
“Tidak ada lagi yang memberi uang untuk jabatan. Gunakan untuk keluarga. Saya butuh ASN yang punya kompetensi, bukan yang transaksional,” ujarnya.
Gubernur perempuan pertama Maluku Utara ini mengingatkan peran ASN sebagai pelayan publik yang digaji dari APBD. Dengan total APBD 2026 sebesar Rp3 triliun, di mana sekitar Rp1,2 triliun dialokasikan untuk gaji 10 ribu ASN, ia menuntut kinerja maksimal demi melayani 1,4 juta penduduk Maluku Utara.
“Bekerjalah dengan hati, berbasis data, penuh tanggung jawab, inovatif, dan kolaboratif untuk kesejahteraan Maluku Utara,” ucap Sherly.