Ternate – Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe kembali menunjukkan kemajuan berarti. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang digenjot sepanjang tahun 2025 dilaporkan mencapai kemajuan sekitar 80 persen secara umum.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Maluku Utara, Hj. Musrifa Alhadar, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan berlangsung merata di berbagai kabupaten/kota penerima program.
“Rata-rata progresnya sudah berada di 80 persen. Memang ada yang masih di kisaran 50 persen, tapi sebagian besar sudah mendekati tuntas. Kita berharap semuanya bisa selesai pada bulan Desember,” ujar Musrifah, disela-sela peninjauan salah satu rumah di Makassar Barat, Ternate, Kamis (20/11/2025).
Ia menilai target Gubernur Sherly untuk menuntaskan sekitar 700 unit RTLH hingga akhir tahun masih sangat mungkin tercapai, melihat tren di lapangan yang terus bergerak positif.
Ketika dikonfirmasi soal jumlah unit yang telah selesai, Musrifa memanggil seluruh daerah penerima manfaat menunjukkan pencapaian yang menggembirakan. Bahkan beberapa wilayah tercatat sudah menuntaskan seluruh pengerjaan RTLH:
- Kepulauan Sula — 100%
- Halmahera Selatan (Mandioli) — 100%
- Kota Ternate, sebagian telah selesai penuh, sisanya dalam percepatan
Daerah lain seperti Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara menjadi kelompok penerima terbesar tahun ini, dengan kemajuan rata-rata di atas 80 persen.
Program RTLH tahun 2025 mencakup tujuh kabupaten/kota, yakni:
- Kota Ternate
- Kota Tidore
- Halmahera Barat
- Halmahera Timur
- Halmahera Selatan
- Kepulauan Sula
- Halmahera Utara
Sementara Kabupaten Pulau Taliabu belum masuk dalam daftar penerima pada tahun berjalan ini. Musrifa menjelaskan hal tersebut berkaitan dengan proses penyelarasan penerima data manfaat berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Meski ada beberapa catatan teknis, Musrifa tetap yakin penyelesaian dapat diraih tepat waktu. “Target kami tetap selesai 100 persen pada bulan Desember. Semoga tidak bergeser sampai tahun 2026,” kata Musrifah.
Program RTLH menjadi salah satu fokus utama pemerintah provinsi sebagai upaya menghapus organisasi tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga rendah di Maluku Utara. Program ini diharapkan memberi dampak langsung bagi masyarakat yang selama ini tinggal di hunian kurang layak.
Selain program daerah, RTLH juga merupakan salah satu wujud dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, memberikan hunian layak bagi warganya di seluruh Indonesia.