Halut – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Utara resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2026. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang digelar pada Kamis (20/11) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Halut, Desa MKCM, Kecamatan Tobelo.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halmahera Utara, Cristina Lesnussa, dan dihadiri Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si, Wakil Bupati Dr. Hi. Kasman Hi. Ahmad, S.Ag., M.Pd., Kajari Halut Bambang Sunoto, SH., MH, Ketua PN Tobelo R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H, Para Asisten, Staf Ahli Bupati dan Pimpinan OPD, para anggota DPRD, serta tamu undangan.
Dalam sambutan pembukaan, Ketua DPRD Halut Cristina Lesnussa menyampaikan penghargaan atas kerja kolektif seluruh pihak dalam penyelesaian pembahasan APBD 2026. Ia juga menyelipkan ucapan selamat Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54.
“Mengawali Rapat Paripurna hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD, kami mengucapkan selamat HUT Korpri ke-54: Bersatu, Berdaulat, bersama Korpri dalam mewujudkan Indonesia Maju,” ujar Cristina.
Cristina menjelaskan bahwa Rancangan APBD 2026 telah melewati proses pembahasan melalui komisi, Badan Anggaran (Banggar), dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Melalui keseriusan pembahasan serta pembobotan terhadap Ranperda APBD 2026, akhirnya pembahasan dapat diselesaikan dengan baik dan hari ini dapat diparipurnakan. Kami memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD dan Pemerintah Daerah atas kerja samanya,” katanya.
Dalam paripurna tersebut, disepakati struktur APBD 2026 sebagai berikut: Pendapatan Daerah: Rp 1.077.165.681.563, Belanja daerah: Rp 1.075.165.681.563, Surplus: Rp 2.000.000.000. Cristina menegaskan bahwa penyelesaian APBD menjadi wujud komitmen bersama dalam mengawal pembangunan daerah.
Sementara Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada DPRD atas proses pembahasan yang berlangsung konstruktif.
“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota dewan atas kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini,” ujar Piet Hein.
Ia menekankan bahwa pembahasan APBD dilakukan secara cermat antara komisi dan mitra OPD, serta Banggar bersama TAPD.
“Kerja sama yang dilandasi kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab yang tinggi membuat pembahasan dapat terselesaikan secara final,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat, yang menurutnya harus menjadi evaluasi bersama.
“Kita terlalu lama nyaman dengan kemanjaan dana-dana segar dari pusat. Kita lupa potensi besar yang ada di depan mata. Ini harus menjadi pemacu untuk lebih kreatif menggali pendapatan daerah,” tegasnya.
Bupati menegaskan sejumlah alokasi anggaran prioritas yang menjadi penekanan pemerintah pusat pada 2026, seperti: Penanganan kemiskinan ekstrem, Pengurangan stunting, Pengendalian inflasi, Optimalisasi penggunaan produk lokal. Selain itu, hasil paripurna akan segera disampaikan kepada Gubernur Maluku Utara untuk dievaluasi.
“Apa yang menjadi catatan dan rekomendasi akan kita tindak lanjuti bersama. Harapan kami, pembahasan Ranperda ini telah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sehingga evaluasi tahun ke tahun menunjukkan peningkatan kinerja,” ujarnya.
Bupati turut mendorong intensifikasi komunikasi DPRD dan Pemda dengan pusat agar ketimpangan fiskal dapat diatasi, serta menggugah seluruh pemangku kepentingan untuk aktif berkontribusi melalui diskusi publik.
“Kami berharap semua pihak, termasuk akademisi, LSM, insan pers, dan masyarakat, dapat mengambil bagian melahirkan ide dan strategi menuju kemandirian fiskal demi kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara,” katanya.
Ia menutup sambutan dengan apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat.
“Kami bangga atas harmonisasi kerja Forkopimda dan seluruh elemen sehingga pembangunan dapat berjalan selaras dan berkelanjutan hingga hari ini,” tutupnya. (red)