Ternate – Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota di Maluku Utara tengah menghadapi tekanan berat akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026. Kebijakan ini membuat sejumlah kepala daerah harus melakukan penyesuaian besar dalam perencanaan keuangan daerah.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, bersama sejumlah kepala daerah di Indonesia bahkan telah bertemu dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta untuk menyampaikan kondisi riil fiskal di masing-masing daerah.
Dalam pertemuan bersama kepala daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Ternate pekan lalu, Gubernur Sherly membeberkan besaran pemotongan yang dialami daerah-daerah di Maluku Utara.
Menurutnya, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) berkisar antara 10 hingga 20 persen, sementara pemangkasan terbesar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai 50 hingga 60 persen.
“Untuk Halmahera Barat, pemotongan mencapai sekitar Rp200 miliar. Halmahera Selatan bahkan lebih besar, yakni Rp500 miliar, disusul Halmahera Timur dan Halmahera Tengah masing-masing Rp400 miliar. Sedangkan untuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemangkasan DAU sekitar Rp500 miliar dan DBH sekitar Rp300 miliar,” ujar Sherly.
Kondisi ini, kata Sherly, telah disampaikan langsung kepada Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Namun, Kemendagri meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan simulasi perencanaan pembangunan berdasarkan kemampuan fiskal terbaru.
“Kemudian beliau mengatakan, masing-masing daerah coba dulu dibikin simulasinya. Nanti setelah itu, baru kemudian memang jika ada kendala tidak bisa diselesaikan, Kementerian Dalam Negeri sebagai orang tua akan mencari solusi bersama. Jadi sementara kita positif thinking, kita susun dulu APBD 2026 secara maksimal dan optimal di mana,” kata Gubernur Sherly.
Sementara itu, Bupati Halmahera Barat, James Uang, menegaskan bahwa pemotongan ini sangat berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Ia mengaku, dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih terbatas, ruang fiskal daerah menjadi semakin sempit.
Menurut James, hanya tiga kabupaten di Maluku Utara yang saat ini memiliki struktur APBD yang tergolong sehat, yakni Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Halmahera Tengah, karena didukung oleh penerimaan dari sektor pertambangan.
“Peningkatan PAD penyumbang terbesar adalah industri pertambangan di tiga daerah ini. Sementara di luar itu mengalami dilematis yang luar biasa. Saya menyampaikan terima kasih hari ini ada mediasi oleh Gubernur dalam rangka upaya mencari peningkatan PAD,” ujar James.
Situasi fiskal yang menekan ini memaksa seluruh pemerintah daerah di Maluku Utara untuk melakukan penyesuaian perencanaan program dan mengefisienkan belanja daerah. Meski demikian, Gubernur Sherly memastikan, prioritas pembangunan terutama di sektor pendidikan dan kesehatan akan tetap dipertahankan di tengah keterbatasan anggaran.