Sofifi – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan Gedung Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Kamis (16/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Wapres bersama Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat infrastruktur pemerintahan di daerah, terutama lembaga yang memiliki peran strategis dalam tata kelola keuangan negara.
Dalam keterangannya, Wapres menilai keberadaan kantor BPKP di Sofifi sangat penting sebagai pusat pengawasan dan pendampingan tata kelola keuangan negara di kawasan timur Indonesia. Ia juga menegaskan pentingnya komitmen penyelesaian proyek secara tepat waktu.
“Pembangunan harus selesai tepat waktu dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan,” ujar Gibran.
Wakil Kepala Negara menambahkan, rampungnya pembangunan gedung tersebut diharapkan dapat memperkuat peran BPKP dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Maluku Utara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Sahdin Husen, menyampaikan bahwa proyek pembangunan kantor BPKP ditargetkan selesai pada Desember 2025 dan mulai beroperasi Januari 2026.
“Harapannya dengan berfungsi dan beroperasinya kantor BPKP di Sofifi dapat meningkatkan pelayanan dan pendampingan terhadap proses-proses pembangunan di Provinsi Maluku Utara,” ujar Sahdin.
Dengan berdirinya kantor BPKP yang representatif di ibu kota provinsi Sofifi, pemerintah berharap fungsi pengawasan dan pendampingan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung pada peningkatan tata kelola pemerintahan di Maluku Utara.