Ternate – Mantan Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Syaiful Bahri Ruray, menilai usia ke-26 tahun Provinsi Maluku Utara pada tahun 2025 harus menjadi momentum refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah.
Ia menegaskan, perjuangan panjang pembentukan Maluku Utara patut diimbangi dengan komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Mudah-mudahan 26 tahun ini menjadi momentum untuk menyalakan diri agar kita bisa sama-sama berbuat baik untuk Maluku Utara. Ini provinsi yang paling berdarah-darah perjuangannya dibandingkan 38 provinsi lainnya di Indonesia,” ujar Syaiful kepada awak media usai menjadi pembicara dalam kegiatan Story Telling Sang Pejuang di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Sofifi, Kamis (9/10/2025).
Syaiful yang juga tokoh pemekaran provinsi Maluku Utara ini mengingatkan bahwa Maluku memiliki sejarah panjang dalam terbentuknya republik. Ia menyebut, wilayah Maluku merupakan satu dari delapan provinsi pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Presiden Soekarno, namun proses pembagian wilayah Maluku dan Maluku Utara berlangsung paling lama dan penuh perjuangan.
“Maluku itu satu dari delapan provinsi awal kemerdekaan yang dibentuk satu hari setelah proklamasi oleh Soekarno dan GRIP pusat. Semua sudah dipahami, hanya Maluku yang belum dipahami,” ucapnya.
Dalam hal ini, Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe harus memperkuat fokus pembangunan pada kebutuhan dasar masyarakat, terutama sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurutnya, program pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis perlu lebih digalakkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah.
Ko Ipul menilai, kondisi geografis Maluku Utara yang luas dengan sebaran penduduk hanya sekitar 1,25 juta jiwa menuntut kebijakan pembangunan yang lebih merata. Ia mencontohkan, masih banyak wilayah terpencil yang belum terhubung secara optimal dengan pusat pemerintahan di Sofifi maupun pusat ekonomi di Ternate.
“Kita ini wilayahnya besar, penduduknya hanya sekitar 1.250.000 jiwa. Infrastruktur masih bermasalah, akibatnya orang di Bobong, Taliabu lebih senang ke Banggai Kepulauan dulu baru ke Jakarta daripada ke Ternate. Begitu juga di Kepulauan Sula, ekonominya tidak bergantung ke Ternate dan Sofifi,” kata Syaiful yang juga mantan Anggota DPR RI, Dapil Maluku Utara tersebut ini.
Syaiful berharap momentum hari jadi ke-26 tahun ini tidak hanya menjadi seremonial tahunan, namun menjadi titik balik pembangunan Maluku Utara yang lebih terintegrasi, adil, dan berorientasi pada pelayanan publik.