Jakarta – Pemerintah setuju paket kebijakan stimulus ekonomi untuk Program Bantuan Pangan berupa beras total 10 kg ditambah minyak goreng 2 liter. Penambahan minyak goreng untuk bansos ini sebelumnya diusulkan oleh Banggar DPR untuk periode Oktober-November 2025.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan telah melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR terkait usulan tersebut. Guna dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 apabila usulan tersebut disetujui.
“Permintaan langsung dari pimpinan DPR ke Banggar, agar stimulus yang Rp16,23 triliun, khusus untuk yang 10 kg beras, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter, kalau itu sepakat posturnya sepakat,” ujar Said di Gedung DPR RI di Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Banggar DPR bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Bappenas. Said mengungkapkan, awalnya Banggar DPR menginginkan tambahan minyak sebanyak 5 liter untuk dibagikan bersama dengan bantuan beras 10 kg.
Namun, lanjunya, itu tidak jadi karena perhitungannya tidak akan sesuai dengan maksud dari bantuan awal yang digelontorkan pemerintah. Menanggapi usulan Banggar DPR RI tersebut, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesanggupannya bila bansos beras 20 kg ditambah minyak goreng 2 liter.
“Kalau tambah 2 liter (minyak goreng), saya pikir kami sanggup,” ujar Menkeu Purbaya. Menurutnya, program Bantuan Pangan beras total 10 kilo gram (kg) periode Oktober-November 2025 tersebut masih percobaan.
Sehingga, apabila ternyata kurang, maka akan ditambahkan pada periode setelahnya. Sebagai informasi, pemerintah akan memberlakukan Paket Kebijakan Stimulus Ekonomi pada 2025.
Paket bansos ini terdiri dari delapan program akselerasi ekonomi 2025 empat program berlanjut pada 2026. Kemudian lima program andalan pemerintah untuk menyerap tenaga kerja.
Untuk 8 Program Akselerasi 2025, terdapat program Bantuan Pangan periode Oktober-November 2025 dengan bantuan berupa 10 kg beras per bulan. “Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya Desember, itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kemarin.