TERNATE, FAKTA – Ketua tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liat (Satgas Saber Pungli) Provinsi Maluku Utara menyatakan akan mengevaluasi satgas Unit Pungutan Liar (UPP) Kabupaten dan Kota di Maluku Utara yang tidak mampu melakukan penindakan pungli di wilayah masing-masing.
Penekanan ini disampaikan langsung Ketua tim Satgas Saber Pungli yang juga Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) Polda Maluku Utara, Kombes (Pol) Murry Miranda saat dikonfirmasi, Senin (01/07/2024).
Murry mengakui telah memberikan target kepada Satgas Pungli Provinsi maupun Kabupaten dan Kota untuk melakukan penindakan sesuai target yang ditentukan dalam waktu 6 bulan terakhir.
“Anggaran-anggaran yang sudah ada, bukan lagi dilakukan pencegahan tapi penindakan, makanya segera mapping supaya ini bisa diungkap, apalagi saat ini banyak media yang menyoroti soal pungli di beberapa tempat,” tuturnya.
Hal ini dilakukan karena, satgas saber pungli Maluku Utara selama terbentuk hanya menangani 1 kasus yang ditangani.
“Terhitung mulai hari ini, Juli hingga Desember, satgas Kabupaten dan Kota harus melalukan penindakan pungli di wilayah masing-masing,” tegasnya.
Karena dirinya meyakini, para ketek liar yang mengarah ke pingitan liar mulai dari pungli kecil hingga besar masih sering terjadi di Maluku Utara.
“Masih sering terjadi, sehingga ini adalah tugas satgas saber untuk melakukan penindakan tanpa terkecuali,” tegasnya.
Sebagai ketua tim lanjut Murry, pihaknya memberikan target 1 penindakan untuk Kabupaten dan Kota setiap bulannya hingga pada akhir Desember nanti.
“Kalau sampai ada yang tidak memenuhi atau tidak menindak pungli di wilayah, maka satgasnya akan saya evaluasi,” katanya.
Bahkan dirinya juga mengakui, sempat menekankan untuk satgas pungli Maluku Utara dibubarkan karena minimnya penindakan maupun dukungan dari pihak terkait.
“Dalam rapat beberapa waktu lalu, saya hampir bubarkan satgas pungli dan akan menyampaikan laporan ini ke Kemenkopolhukam, makanya satgas kali ini harus melakukan penindakan bukan pencegahan lagi,” akunya tegas.
AD/KBRN