TERNATE, FaktaInvestigasi — Persoalan sampah menjadi tantangan yang kian kompleks bagi pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Pertumbuhan penduduk yang pesat, aktivitas ekonomi yang meningkat, serta karakter wilayah kepulauan ikut mendorong bertambahnya volume sampah, sementara sarana dan prasarana pengelolaan masih terbatas.
Di Kota Ternate, tantangan tersebut sebenarnya memiliki akar budaya yang kuat. Masyarakat Ternate mengenal tradisi Sigofi Gam, sebuah kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama.
Dalam bahasa Ternate, Sigofi berarti bersih-bersih, sedangkan Gam merujuk pada kampung atau wilayah. Secara harfiah, Sigofi Gam berarti gotong royong membersihkan kampung.
Catatan sejarah Kesultanan Ternate menyebutkan, tradisi ini telah dijalankan para leluhur sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian alam. Namun, seiring perkembangan zaman, praktik Sigofi Gam perlahan memudar di tengah masyarakat dan lebih sering dipahami sebatas kerja bakti, tanpa lagi mengedepankan nilai-nilai sakral yang terkandung di dalamnya.
Meski demikian, tradisi tersebut masih dipertahankan di lingkungan Kedaton Kesultanan Ternate. Pelaksanaannya diawali dengan ritual doa bersama yang dipimpin bobato akhirat, tokoh agama, atau badan syara di tingkat masyarakat adat (bala kusu sekano-kano).
Semangat menjaga kebersihan berbasis partisipasi masyarakat kini kembali mendapat ruang dalam kebijakan Pemerintah Kota Ternate.
Sejak April 2026, Pemkot Ternate mulai menjalankan uji coba pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di lima kelurahan. Skema tersebut diharapkan dapat mendorong keterlibatan warga secara langsung dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Namun, implementasinya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana, terutama armada pengangkut sampah agar partisipasi masyarakat dapat diikuti dengan pelayanan yang optimal di lapangan.
Menjawab kebutuhan tersebut, Pemkot Ternate menjalin sinergi dengan Harita Nickel melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Perusahaan menyerahkan bantuan satu unit truk pengangkut sampah kepada Pemkot Ternate yang ditargetkan mulai beroperasi pada November mendatang.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Musli Mohamad, menyambut positif dukungan tersebut. Menurutnya, bantuan armada bukan sekadar penambahan kendaraan operasional, tetapi menjadi bagian dari kolaborasi strategis untuk memperkuat pelayanan kebersihan di Kota Ternate.
“Persoalan persampahan membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan adanya tambahan armada ini, kami berharap kemampuan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Ternate dapat semakin ditingkatkan, terutama di wilayah yang membutuhkan pelayanan lebih optimal,” jelas Musli.
Sebagai kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Maluku Utara, DLH Ternate juga tengah menyiapkan pola operasional baru. Salah satunya melalui pemetaan ulang rute dan jadwal penjemputan sampah untuk mengurangi durasi penumpukan sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Kolaborasi Berlanjut ke Halmahera Selatan
Kolaborasi pengelolaan sampah juga dilakukan Harita Nickel bersama Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
Bantuan armada pengangkut sampah turut diserahkan kepada Pemkab Halsel. Saat ini, armada tersebut masih dalam proses perakitan dan penyelesaian administrasi sebelum dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kebersihan.
Kepala DLH Halsel, Samsu Abubakar, menyambut baik bantuan tersebut. Menurutnya, tambahan armada akan memberikan dampak terhadap efektivitas pelayanan kebersihan, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Labuha dan sekitarnya.
“Bantuan ini sangat membantu operasional kami dalam proses menjaga kebersihan di Halmahera Selatan. Kami berharap kolaborasi ini dapat terus berjalan, baik sekarang maupun ke depannya, karena menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama,” ujar Samsu.
Baik Pemkot Ternate maupun Pemkab Halsel menilai penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dengan menambah armada dan sarana pendukung. Kesadaran masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah tetap menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.
Dengan kata lain, ketika persoalan sarana dan prasarana mulai diperkuat, kesadaran masyarakat menjadi ujung tombak untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan secara berkelanjutan.
Kawasi Berseri, Membangun Tata Kelola Sampah dari Desa
Upaya membangun tata kelola sampah berbasis masyarakat juga dilakukan di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan.
Bertepatan dengan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Pemerintah Desa Kawasi menandatangani Draft Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah Terpadu.
Perdes tersebut disiapkan untuk memperkuat keberlanjutan Program Kawasi Berseri—Bersih, Sehat, dan Mandiri—yang merupakan inisiatif kolaboratif antara Pemerintah Desa Kawasi dan Harita Nickel dan telah berjalan sejak 2023.
Pertumbuhan industri di Pulau Obi turut mendorong peningkatan jumlah penduduk, termasuk migrasi dari luar daerah ke Desa Kawasi. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah sehingga diperlukan langkah antisipatif sejak dini.
Program Kawasi Berseri menjadi salah satu upaya Pemdes Kawasi dalam menjawab tantangan tersebut.
Melalui dukungan program perusahaan, pengangkutan sampah masyarakat dilakukan setiap hari dengan mengerahkan armada pengangkut sampah. Pelayanan tidak hanya menjangkau kawasan permukiman baru, tetapi juga permukiman lama Desa Kawasi.
Sampah yang telah diangkut kemudian dibawa ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) yang berada tidak jauh dari Permukiman Baru Desa Kawasi.
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Pemdes Kawasi, Bambang Bakir, mengatakan penyusunan Perdes Pengelolaan Sampah dilakukan untuk menjawab tantangan meningkatnya volume dan jenis sampah di Desa Kawasi.
Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan membuat pengelolaan sampah tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, tetapi berkembang menjadi sistem yang dijalankan secara bersama oleh masyarakat, pemerintah desa dan BUMDes.
Sementara itu, Community Development Manager Harita Nickel, Broto Suwarso, mengatakan penandatanganan draft Perdes menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan sampah di Kawasi dapat berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.
“Hadirnya Perdes Pengelolaan Sampah diharapkan semakin memperkuat fondasi Program Kawasi Berseri sebagai model pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Kawasi. Kolaborasi antara masyarakat, Pemdes Kawasi, BUMDes, kelompok pengelola sampah dan Harita Nickel menjadi modal penting untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga,” pungkasnya.
Pada akhirnya, pengelolaan sampah di Maluku Utara tidak hanya membutuhkan armada, aturan, dan fasilitas. Ia juga membutuhkan kesadaran kolektif yang tumbuh dari masyarakat.
Semangat Sigofi Gam yang diwariskan leluhur Ternate, kolaborasi pemerintah dan dunia usaha di Ternate serta Halmahera Selatan, hingga Program Kawasi Berseri di Pulau Obi menunjukkan bahwa menjaga lingkungan dapat dimulai dari budaya gotong royong dan diperkuat melalui tata kelola yang berkelanjutan.