faktainvestigasi.com
JAKARTA — Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi atau LMND resmi meluncurkan Manifesto Arah Juang bertajuk Politik Redistribusi untuk Kesejahteraan Rakyat di Gedung Teater Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Peluncuran manifesto tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Lahir ke-27 LMND sekaligus penegasan arah perjuangan organisasi dalam menghadapi ketimpangan ekonomi dan pemusatan kekayaan di tangan segelintir elite.
Wakil Menteri Perindustrian RI Faisol Riza hadir sebagai pembicara utama dalam kegiatan tersebut. Dalam penyampaiannya, Faisol memberikan perhatian terhadap slogan baru LMND, Peace, Knowledge, Justice, terutama penempatan pengetahuan sebagai salah satu fondasi perjuangan organisasi mahasiswa.
Menurut Faisol, pengetahuan menjadi kebutuhan mendasar apabila Indonesia ingin membangun industri nasional yang kuat. Industrialisasi tidak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam, investasi, pembangunan kawasan industri, atau pertumbuhan jumlah pabrik. Pembangunan industri membutuhkan manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, riset, serta kemampuan mengembangkan proses produksi.
Pandangan tersebut sejalan dengan salah satu agenda utama Manifesto Arah Juang LMND, yaitu pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Bagi LMND, pendidikan gratis tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan sosial untuk mengurangi beban keluarga, tetapi sebagai syarat membangun kemampuan produktif bangsa dan membebaskan Indonesia dari ketergantungan teknologi.
Ketua Umum LMND Yoga Aldo Novensi mengatakan Indonesia mempunyai kekayaan alam dan jumlah penduduk yang besar, tetapi belum mempunyai penguasaan pengetahuan dan teknologi yang cukup untuk menentukan arah industrialisasinya sendiri. Akibatnya, Indonesia masih berulang kali ditempatkan sebagai pemasok bahan mentah, pasar bagi produk industri asing, dan penyedia tenaga kerja murah.
“Kita tidak mungkin berbicara mengenai industrialisasi nasional apabila sekolah dan perguruan tinggi masih menjadi barang mahal. Pengetahuan tidak boleh hanya dapat dikuasai oleh keluarga yang mempunyai kemampuan ekonomi. Negara harus membuka akses seluas-luasnya agar rakyat dapat belajar, melakukan riset, mengembangkan teknologi, dan terlibat menentukan arah produksi nasional,” kata Yoga.
Manifesto LMND mengajukan tiga program utama, yakni pajak kekayaan, land reform, serta pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Ketiga program tersebut ditempatkan sebagai satu rangkaian politik redistribusi untuk mengurangi pemusatan kekayaan, membagi ulang penguasaan atas tanah dan sumber produksi, serta memperluas akses rakyat terhadap ilmu pengetahuan.
Sekretaris Jenderal LMND Riski Oktara Putra menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh hanya diarahkan untuk menyesuaikan tenaga kerja dengan kebutuhan industri dan investasi. Menurutnya, pendidikan harus memberikan kemampuan kepada rakyat untuk menguasai teknologi, mengelola sumber daya alam, mengembangkan industri, serta menentukan kepentingan siapa yang dilayani oleh pembangunan ekonomi.
“Kalau pendidikan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah, industrialisasi tidak akan mengubah struktur ekonomi kita. Pabrik mungkin bertambah, tetapi teknologi, modal, dan keputusan produksi tetap dikendalikan pihak lain. Rakyat hanya menjadi buruh di tengah kekayaan yang mereka sendiri hasilkan,” ujar Riski.
Karena itu, LMND menilai pendidikan ilmiah harus dibebaskan dari budaya anti-kritik, kepentingan pasar jangka pendek, feodalisme kampus, dan intervensi kekuasaan. Sementara pendidikan demokratis harus memberikan ruang nyata bagi mahasiswa, pelajar, guru, dosen, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat untuk mengawasi anggaran, kurikulum, serta arah kebijakan pendidikan.
Politik redistribusi, lanjut Riski, tidak hanya berbicara tentang membagikan kembali kekayaan setelah proses produksi berlangsung. Redistribusi juga harus menyentuh penguasaan tanah, alat produksi, teknologi, dan pengetahuan. Tanpa pembagian kuasa tersebut, pertumbuhan ekonomi hanya akan memperbesar keuntungan pemilik modal tanpa mengubah kedudukan rakyat dalam struktur ekonomi.
Selain pendidikan gratis, LMND mendorong penerapan pajak kekayaan terhadap kelompok dengan akumulasi kekayaan ekstrem. Hasil penerimaan tersebut harus dikembalikan kepada rakyat melalui pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi publik, riset, jaminan sosial, dan pembiayaan reforma agraria.
LMND juga menegaskan bahwa land reform tidak boleh dipersempit menjadi pembagian sertifikat tanpa mengubah ketimpangan penguasaan tanah. Negara harus mengevaluasi konsesi bermasalah, membatasi monopoli dan spekulasi tanah, melindungi wilayah masyarakat adat serta masyarakat pesisir, dan mendistribusikan tanah kepada rakyat yang mengerjakan serta menggantungkan kehidupannya di atas tanah tersebut.
Sebagai tindak lanjut peluncuran manifesto, LMND akan membawa agenda politik redistribusi ke kampus-kampus dan berbagai wilayah organisasi. Manifesto tersebut akan menjadi materi pendidikan politik, kampanye, riset, advokasi kebijakan, serta dasar membangun kerja bersama dengan organisasi buruh, tani, nelayan, masyarakat adat, tenaga pendidik, dan gerakan rakyat lainnya.
LMND juga akan membangun Posko Wujud Rakyat secara bertahap sebagai ruang pendidikan, pengaduan, konsolidasi, serta kampanye politik redistribusi. Organisasi tersebut turut mempersiapkan perjuangan hukum dan politik melawan komersialisasi pendidikan, termasuk mengkaji kebijakan yang selama ini menjadikan biaya sebagai penghalang utama rakyat memperoleh ilmu pengetahuan.
“Manifesto ini tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang dibacakan dalam acara seremonial. Ia harus dibawa ke kampus, kawasan industri, desa, pesisir, dan permukiman rakyat. Tugas gerakan mahasiswa bukan berdiri di atas rakyat, tetapi membangun pengetahuan dan kekuatan politik bersama rakyat,” tutup Riski.