Sofifi – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara. Penanganan darurat dilakukan setelah bencana yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Provinsi Maluku Utara, Iksan Arsad, mengatakan bantuan disalurkan sesuai Arah Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara bersama BPBD Provinsi Maluku Utara mulai mendistribusikan logistik ke wilayah terdampak.
“Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pangan dan Dinas Sosial menyalurkan bantuan berupa empat ton beras untuk Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Halmahera Utara,” ujar Iksan, Jumat (9/1/2026).
Selain beras, Pemprov Maluku Utara juga menyediakan dua unit tenda keluarga, 100 paket family kit, 30 karton mi instan, 200 kilogram gula pasir, 120 dos telur, 120 liter minyak goreng, 144 kaleng susu kental manis, serta 32 unit palet tempat tidur. Seluruh bantuan tersebut didistribusikan menggunakan kapal milik Basarnas.
Iksan menambahkan, bantuan juga diterima oleh posko sementara BNPB Provinsi Maluku Utara di Desa Tongute Ternate Asal. Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Sosial, Baznas, serta Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan.
Pada tanggal 8 Januari 2026, pemerintah daerah juga mengadakan rapat koordinasi yang melibatkan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Dinas Sosial Maluku Utara, BPBD, Dinas Kominfo, serta Balai Sentra Wasana Bahagia. Rapat tersebut membahas pembangunan dapur umum untuk menunjang kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana.
Sesuai Arahan Wakil Gubernur Maluku Utara, penanganan bencana melalui dapur umum dan posko bantuan mengikuti kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. Pemerintah provinsi menyarankan pembentukan posko induk guna mengoordinasikan distribusi bantuan dan penyediaan makanan, sementara Pemkab Halmahera Barat memilih membuka dapur umum di setiap desa terdampak agar menu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
Pembentukan pos komando (posko) tanggap darurat di Kabupaten Halmahera Barat saat ini tengah dipersiapkan. Sementara itu, tim tanggap darurat di Kabupaten Halmahera Utara telah terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 300.2/17/HU/2026.
Di sisi lain, kegiatan pembersihan lingkungan organisasi warga dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat setempat, dibantu unsur TNI dan Polri, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan.
Untuk layanan kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara telah membuka pelayanan medis di sejumlah desa terdampak di Kecamatan Ibu dan membangun posko kesehatan di Desa Gamlamo. Sementara itu, Dinas PUPR bersama Balai Sungai dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum sejak 7 Januari 2026 melakukan pendataan rumah terdampak serta penanganan aliran sungai pascabencana.