Ternate – Penyerapan anggaran lingkup (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ternate tahun anggaran 2025 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Dari total pagu anggaran sebesar Rp14,19 triliun, realisasi belanja terus meningkat dari triwulan ke triwulan.
Pada Triwulan I, realisasi anggaran tercatat Rp2,85 triliun atau 20,06 persen. Kemudian Triwulan II, realisasi naik tipis menjadi Rp2,92 triliun atau 20,59 persen.
“Kenaikannya masih dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi belanja pada awal tahun,” kata Kepala KPPN Ternate, Royikan, Jumat (3/10/2025). Namun memasuki Triwulan III, penyerapan anggaran melonjak signifikan menjadi Rp3,99 triliun atau 28,12 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa transfer ke daerah masih menjadi motor utama penyerapan anggaran dengan kontribusi lebih dari 21 persen pada Triwulan III. Meski demikian, realisasi kementerian/lembaga juga mencatatkan tren positif, meningkat dari 4,49 persen di Triwulan I menjadi 6,98 persen di Triwulan III.
Lonjakan ini menandakan percepatan eksekusi program oleh satker. Yang mulai memulihkan kinerja setelah sempat tertahan oleh kebijakan efisiensi pada awal tahun.
Beberapa kementerian/lembaga bahkan menunjukkan kinerja serapan yang lebih tinggi dari rata-rata. Tiga kementerian/lembaga dengan capaian terbaik hingga Triwulan III yaitu Kementerian Pertahanan dengan serapan mencapai 77,80 persen.
Kemudian menyusul Komisi Pemilihan Umum dengan serapan 75,73 persen. Serta Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mencatat serapan lebih dari 75 persen. “Kinerja ini memperlihatkan adanya akselerasi nyata di sektor-sektor strategis. Seperti pertahanan, keamanan, dan penyelenggaraan demokrasi,” ucap Royikan.
KPPN Ternate mendorong upaya-upaya percepatan serapan oleh seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah. Terlebih di sisa waktu tiga bulan menjelang berakhirnya tahun anggaran 2025
Dana yang disalurkan pemerintah pusat baik dalam bentuk belanja kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah harus segera dieksekusi. Agar dapat memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami berharap seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah segera mengeksekusi anggarannya secara efektif. Sehingga manfaat belanja negara dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar Royikan.
Anggaran ini katanya, bukan sekadar angka di laporan, melainkan instrumen penting untuk menggerakkan pembangunan. “Hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” kata Royikan, menegaskan.