Ternate – Laporan tenaga kerja terkait ketidakadilan perusahaan langsung direspons DPRD Ternate melalui inspeksi mendadak. Anggota Komisi III Nurlaela Syarif dan Komisi II M. Ghifari Bopeng turun langsung ke gudang SPX Ekspres.
Sidak dilakukan Selasa (22/7/2025), di gudang SPX Ekspres yang berlokasi di wilayah Ternate Selatan. Dalam sidak tersebut, perusahaan melibatkan TNI untuk mengatur karyawan yang menuntut hak-haknya dipenuhi.
“Sidak ini sebagai langkah awal untuk menangani masalah yang dilaporkan oleh tenaga kerja,” kata Ghifari. Ia menambahkan, tenaga kerja yang bekerja di bawah vendor UGBM paling terdampak dalam persoalan ini.
Ghifari menjelaskan, ada laporan tentang hak-hak tenaga kerja yang tidak dibayar serta PHK sepihak. Masalah ini menimbulkan keresahan dan memerlukan penanganan serius dari semua pihak terkait.
“Kami akan panggil menejer atau pimpinan perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Ghifari. Ia menilai penting adanya komunikasi antara DPRD, perusahaan, NEX SPX Ekspres, dan pihak vendor.
Menurut Ghifari, penyelesaian harus adil tanpa merugikan pekerja maupun operasional perusahaan bersangkutan. Dengan harapan dapat menghasilkan solusi yang baik tanpa merugikan pihak perusahaan.
“Sebagai langkah sementara, gudang SPX Ekspres akan ditutup sampai ada solusi terbaik,” ujar Ghifari. Penutupan ini, katanya, bukan hambatan operasional, tapi mendorong tanggapan serius dari pihak perusahaan.
Sementara itu, PIC UGBM Maluku Utara Ricky Irianto membenarkan manajemen mampu membayar gaji karyawan. “Ada kendala dalam proses pengiriman data gaji kepada vendor, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran,” ujarnya.
Ricky menjelaskan keterlambatan bermula dari audit yang menemukan adanya dugaan penipuan oleh karyawan. “Data klaim karyawan baru muncul, namun dinilai tidak sesuai,” ucap Ricky mengakhiri penjelasannya.
Sumber: RRI Ternate