Kab Halbar

DPMPD Halbar Gelar Rakor Sinkronisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

×

DPMPD Halbar Gelar Rakor Sinkronisasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Pembukaan rapat koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat di Halmahera Barat. (FOTO: TS-IST/Fakta)

HALBAR, Fakta – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, menggelar rapat koordinasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka sinkronisasi program kabupaten Halbar tahun 2024.

Kegiatan dengan tema besar Transformasi Desa Berkelanjutan ini dibuka Bupati James Uang di Aula Bidadari kantor bupati, Selasa (21/5/2024).

Bupati dalam sambutannya menyatakan, rapat koordinasi dan sinkronisasi program perlu dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan sinkronisasi ini, kata James, juga sebagai wadah membahas intervensi masing-masing OPD dan stakeholder terhadap pemberdayaan masyarakat di kabupaten Halmahera Barat pada 2024.

“Sehingga dengan adanya masukan dan saran dari berbagai pihak dalam rapat koordinasi ini diharapkan program dan kegiatan yang direncanakan tepat sasaran sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat,” jelasnya.

Kepala Dinas PMD Julius Marau saat dikonfirmasi mengaku, tujuan kegiatan ini agar tersinkronisasi antara program-program pemberdayaan di Halmahera Barat.

Menurutnya, dari hasil evaluasi Dinas PMD ada banyak program pemberdayaan yang belum tersinkronisasi dengan baik.

“Yang diharapkan agar ada keberlanjutan pada saat program itu sudah selesai kemudian semua elemen pemberdayaan di Kabupaten Halmahera Barat Pemerintah daerah diantaranya SKPD dan elemen-elemen lain yang di luar pemerintahan daerah di antaranya organisasi Tekad, kehutanan sosial, duta digital, agar terus membangun koordinasi,” terangnya.

Mantan Kepala BP3D ini menyebutkan, banyak kegiatan yang tidak berjalan karena bersentuhan dengan kegiatan lain. Program kerja itulah yang diharapkan dari effort kegiatan ini untuk dapat tersinkronisasi dengan baik.

“Kita juga harapkan agar output dari kegiatan ini itu menjadi referensi bahan bagi pemerintah daerah menyusun kerangka kebijakan yang akan datang misalnya program-program dari Tekad dan lainnya selesai maka pemerintah daerah seharusnya melakukan apa karena ini ada keberlanjutan,” ujarnya.

“Kemudian harapan kedua terjadinya sinkronisasi dari program-program kegiatan yang dilakukan oleh elemen-elemen pemberdayaan yaitu Tekad dan sebagainya,” sambung Julius.

ALDY/TS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *