Istiqamah A. Sangadji, (kanan) sedang berdialog dengan warga Desa Bangkok, Sabtu (30/12/2023). (Foto: Aldy/Fakta)
JAILOLO SELATAN, FAKTA – Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara dari Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Istiqamah Ademan Sangadji mengatakan bahwa ia tidak siap memanjakan masyarakat dengan sistem bayar membayar dalam pemilihan anggota legislatif DPRD Prov Malut pada 14 Februari mendatang.
“Saya datang pada bapak-ibu saudra-saudari di desa ini dengan tujuan untuk bersilaturahmi sekaligus meminta dukungan doa pada keluarga saya dan masyarakat disini untuk menjoblos saya di nomor tiga pada pemilu 14 Februari mendatang. Saya ingin maraih suara terbanyak di desa ini, maka jangan lupa saya di nomor 3 di partai keadilan sejahtera (PKS),” kata Isti dihadapan warga dan pendukungnya di desa Dodinga, Sabtu (30/12/2023) sore.
Dalam kesempatan itu, Isti meminta pada relawan dan pendukungnya, agar berhati-hati memilih anggota DPRD Provinsi yang motivasinya pada uang. Kalau sistem calon hanya menghambur-hamburkan uang pada masyarakat maka selesai sudah aspirasi anda pada lima tahun kedepan. Karena menurut dia, suara yang anda salurkan pada pemilu nanti sifatnya dibayar maka aspirasi andapun tidak dihiraukan lagi, karena sudah dibeli maka aspirasi anda juga sudah tidak dihiraukan lagi.
“Intinya jangan mau suara anda dihargai dengan uang receh. Tolak politik uang dan jangan mau terima serangan fajar,” tegas istiqamah.
Isti juga mengajak masyarakat bahwa menolak praktek “money politic” atau politik uang dalam pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari mendatang adalah hak demokrasi yang dijamin dalam undang-undang.
Untuk itu, politik uang harus dilawan, serta harus terus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa politik uang sangat berbahaya. Dan sosialisasi ini merupakan tugas kita bersama untuk mensosialisasikannya.
“Termasuk mengajak tokoh masyarakat, pemuka agama, publik figur dan semua pihak menyerukan sekaligus mensosialisasikan tolak politik uang,” ucapnya.
Menurut Isti, politik uang sangat berbahaya karena akhirnya hanya akan melahirkan pemimpin atau wakil rakyat yang hanya peduli terhadap kelompok atau golongannya, pemimpin atau wakil rakyat yang disetir oleh segelintir pemodal dan memunculkan pemimpin atau wakil rakyat yang tidak punya kapasitas mumpuni sebagai pemimpin atau wakil rakyat.
“Politik uang juga merusak Pemilu dan demokrasi. Politik uang hanya akan menyuburkan korupsi, keputusan-keputusan yang hanya menguntungkan kelompok atau golongan. Politik uang politik yang berbiaya mahal,” katanya.
“Dengan politik uang, menarik suara atau simpati masyarakat dengan sogokan bukan karena kepercayaan atau program. Hasilnya, tentu saja pimpinan atau wakil rakyat yang jauh dari kapasitas,” imbuhnya.
Karenanya menurut Isti, politik uang harus dilawan bersama-sama. Dan kampanye anti politik uang harus dimasifkan kembali. Instrumen pengawasan harus lebih ketat dalam mengawasi politik uang.
“Kita ketahui, Maluku Utara menempati posisi diatas yang paling tinggi tingkat kerawanan politik uang. Untuk itu, saya minta tolak politik uang, jangan mau dirayu dengan caleg yang menghancurkan aspirasi kita lima tahun kedepan,” tuturnya.
A. MADJIT