Foto Ilustrasi

Foto Ilustrasi.

 

SULTRA – Faktainvestigasi | Penolakan pelantikan Penjabat Bupati Muna Barat DR. Bahri hanya karena dalil yang bersangkutan tidak masuk dalam pengusulan Gubernur Sultra Ali Mazi, itu sangat disayangkan karena kualifikasi dan kemampuan DR. Bahri sangat baik. Gubernur harus nya memahami aturan yang ada bahwa setiap usulan gubernur tidak mutlak di akomodir, tetapi hanya sebagai bahan pertimbangan. Usulan yang disampaikan itu masih harus dikaji Kemendagri, kemudian diputuskan oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang dibentuk Presiden. Sebaliknya, kalau Gubernur Ali Mazi menolak melantik Penjabat Bupati Buton Selatan La Ode Budiman yang saat ini menjabat Sekda Buton Selatan mungkin dapat dimaklumi karena disamping tidak masuk dalam usulan Gubernur yang bersangkutan juga adalah kerabat dekat/ipar mantan Bupati Busel La Ode Arusani yang saat ini menjabat Sekda (dugaan konflik kepentingan) dan bila merangkap Penjabat Bupati maka ini adalah kasus baru perlu ada surat edaran.

Sekedar masukan kepada Tim Penilai Akhir untuk mempertimbangkan mengganti La Ode Budiman sebagai Penjabat Bupati Buton Selatan karena belum hilang dalam ingatan masyarakat Busel bahwa proses seleksi terbuka Sekda Busel beberapa waktu lalu penuh dengan masaalah karena terkesan dipaksakan. Terkait polemik Seleksi Terbuka Sekda Busel La Ode Budiman saat itu Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjend Otonomi Daerah pernah melayangkan surat kepada Gubernur Sultra Perihal Penjelasan Dugaan Pelanggaran Sistem Merit di Lingkup Pemda Busel Tanggal 10 Pebruari 2022. Dan penolakan terhadap La Ode Budiman sebagai Pejabat Bupati Buton Selatan dalam aksi demonstrasi elemen mahasiswa dan masyarakat terus disuarakan sampai hari ini. Selanjutnya, dalam hal pemerataan tanggung jawab Tim Penilai Akhir juga patut mempertimbangkan mengganti Muhammad Yusuf sebagai Penjabat Bupati Buton Tengah walau nama nya masuk dalam usulan dan hari ini rencana nya akan dilantik oleh Gubernur Sultra karena Muhammad Yusuf sudah pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Konawe Kepulauan. Dan rekam jejak kinerja kepemimpinan Muhammad Yusuf yang saat itu pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Konawe Kepulauan bisa ditelusuri lebih lanjut, apakah sukses atau sebalik nya.

Jalan tengah untuk menghentikan polemik antara Gubernur Sultra dan Kemendagri atas penunjukkan Penjabat Bupati pada 3 Kabupaten yakni DR. Bahri di Muna Barat, Muhammad Yusuf di Buton Tengah dan La Ode Budiman di Buton Selatan maka pemerintah pusat melalui TPA segera mengambil tindakan diskresi untuk menunjuk ulang nama Penjabat Bupati yang baru di luar 3 nama yang sudah di putuskan tersebut dan diluar 3 nama yang di usulkan Gubernur itu baru adil, sehingga pelayanan publik terutama dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Gubernur itu kan wakil pemerintah pusat di daerah, karena sudah berpolemik maka pemerintah pusat dapat ambil alih langsung untuk menunjuk ulang seluruh Penjabat Bupati Muna Barat, Buton Tengah dan Buton Selatan diluar usulan Gubernur Sultra Ali Mazi dan dilantik langsung oleh Mendagri di Jakarta.

(Barisan Muda Sultra/ Sugiono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *